Mati-Matian Beli Non-Subsidi, Masih Juga Dikibuli
Entah kapan terakhir kali rakyat bisa bernapas lega dihimpit fakta yang selalu merugikan dan tidak berpihak pada rakyat. Dilansir dari Tempo.co, Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya dugaan Pertalite (RON 90) dioplos menjadi Pertamax (RON 92) dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang terjadi selama periode 2018-2023.
Konsumen Pertamax merasa kecewa dan tertipu dengan membayar mahal Pertamax (RON 92) yang ternyata hasil dari oplosan Pertalite (RON 90). Dikutip dari Tempo.co, “Selama ini saya pakai Pertamax untuk kendaraan, tapi kalau benar dioplos, itu merugikan masyarakat. Udah lama loh saya pakai Pertamax, ternyata hasilnya seperti ini,” ujar Robi selaku pelanggan Pertamax sejak 2019.
PT Pertamina Patra Niaga membantah pernyataan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan menegaskan bahwa kualitas Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah (RON 92). Meskipun Pertamina sudah memberi pernyataan, tetap saja publik tidak percaya, merasa muak, dan telanjur kecewa dengan praktik kecurangan pengoplosan Pertamax. Kemarahan dan kekecewaan publik di media sosial berisi ajakan beralih massal ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell. Bukan hanya disebabkan perbedaan harga melainkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya jujur dalam menjamin kualitas distribusi BBM.
Fenomena pengoplosan BBM dan pergeseran kepercayaan publik ini merupakan gambaran nyata kegagalan sistem saat ini. Masyarakat telah rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM non subsidi karena merasa tak pantas menerima subsidi, namun ternyata masih saja dikibuli oleh praktik kecurangan yang merugikan.
Inilah akibat dari sistem kehidupan kapitalisme, apapun dilakukan demi menghasilkan cuan. Kapitalisme mencetak individu masyarakat yang di kepalanya hanya berputar soal cuan dan cuan. Apapun dilakukan demi meraup keuntungan materi dan tidak peduli apakah merugikan rakyat atau tidak.
Berbeda dengan Sistem Kepemimpinan Islam, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola baik oleh negara dan hasilnya dikembalikan ke rakyat. Tugas negara adalah mengurus rakyat, termasuk mengelola SDA, yang tidak seharusnya diserahkan kepada pihak asing atas nama investasi. Sistem yang berdasarkan prinsip Islam menekankan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan yang mengedepankan transparansi menjadi solusi membangun kembali sistem yang lebih bersih dan terpercaya.
Penulis: Oleh : Siska Dwi Kartika
Referensi:
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdexpj2xleo
https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-pertamina-mengoplos-bbm-pertamax-ragam-protes-konsumen-1213282
